nusakini.com - Jakarta - Dalam peringatan 20 tahun otonomi daerah itu, Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Jusuf Kalla di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (26/4/2016) mengungkapkan awal otonomi daerah (otda) diperluas pada 1998 dimulai dengan TAP MPR Nomor 15 Tahun 1998, keinginan sidang MPR hanya satu yaitu bagaimana mempercepat pemilu. Kala itu JK masih menjabat sebagai ketua forum utusan daerah.

"Anda semua di Jakarta ingin mempercepat pemilu, kami di daerah ingin percepat otda. Jadi, di Gedung Senayan pembicaraannya terbagi dua tentang pemilu dan otda," kata JK

Sambil mengingat kembali memori diakhir Tahun 1998, JK menceritakan, pada zaman dulu, waktu Indonesia masih sentralistik dan sekaligus otoriter, maka hampir semua masalah diputuskan dan diatur dari atas. Misalnya, semua sekolah inpres dari Aceh hingga Papua memiliki bentuk yang seragam.

"Bahkan jamban pun diatur seragam dan dicat warna kuning", canda JK.

Lanjut JK, saat itu, Jenderal Widodo bertanya apakah utusan daerah memiliki konsep otda. Sebenarnya pada saat itu, fraksi utusan daerah belum memiliki konsepnya. Hingga akhirnya JK diminta memaparkan konsepnya keesokan harinya.

"Saya konsultasi dengan dua orang saja. Bagaimana konsep pemerintahan dan keuangan di otda. Pagi saya masukkan konsepnya. Setelah banyak perubahan, jadilah TAP Nomor 15 Tahun 1998 yang menurun menjadi undang-undang (UU). Karena, waktu itu apa pun UU harus ada cantolannya," jelas JK.

JK terus mengungkapkan, bahwa awal mulanya konsep otda saat itu lebih pada otonomi provinsi.Tapi, dengan berbagai pertimbangan, otonomi akhirnya berkembang dan turun ke tingkat dua dan menjadi dua versi kala itu di Gedung Senayan. Hal itu sempat membingungkan.Tapi, dinamika dan perubahan tersebut yang akhirnya dihadapi dewasa ini.

"Saat ini setelah otda telah berjalan di Indonesia, justru kita tidak bisa mengukur keseragaman. Tapi itulah dinamika demokrasi yang bisa membuat kita semakin dewasa menghadapinya", tutup JK. (if/mk)